Fair Distribution of Rice Stock in Citapewa Camp

Mr. Lambertus, as camp coordinator, firmly
said, “The remaining rice stock should be distributed to families in the
camp with certain priority measure”. The issue emerged as there was
dispute amongst IDPs upon the remaining 25 kilos of rice, while the host
village authorities tried to mediate the argument in order to prevent communal
rage.

It began when YEU conducted need assessment in
Citapewa camp, in Niranusa village, on 2 May 2013 and gathered data from 32
households with total 148 IDPs who constantly stayed in the camp with
occasional visit to Palue
Island (origin of all
IDPs). YEU team returned to the camp on 18 May 2013 with rice stock for the
aforementioned number of IDPs. Apparently the number increased into 37 households
with total amount of 160 IDPs. This
incident led to disappointment of those who were not included in the previous
assessment which according to camp coordinator was due to several occurrences;
first is the arrival of new displaced family from Palue Island to the camp on
17 May, and second is 4 families who already constructed temporary houses next
to Citapewa camp and wanted to be acknowledged as part of IDPs.

Dispute over rice stock was unavoidable since
each party has their own arguments; for those who have not included in the
data, they asked for the equal fulfilment of basic need in times of emergency,
while for those who already stayed for long strongly believe that they should
be given the amount of rice according to the initial assessment. This sentiment
grew worse as a reflection that there is not enough space for assimilation
amongst IDPs coming from different villages and different time of arriving in
Citapewa.

Niranusa village authority shouted to call the village
elderly, Mr. Gege, to solve the problem. Another person said that once they called
Mr. Gege as Mosa Laki, or the traditional leader who has control over the area,
it was feared that all IDPs would be expelled from the village due to this
argument. Mr. Ibnu Subroto from YEU explained that there is no intention to
start an argument because of the rice distribution.

Mr. Muarif, one of village authorities present
in the site, later firmly stated that for the sake of everyone’s need, the
decision to arrange the distribution should rest on the village authority who
hosted the camps with the support from the camp coordinators.

Finally, they reach to the agreement that all
IDPs, regardless their origins in the island or the timing they arrive in the
camp, should get equal sharing 2 kg per person for 5 days. So, they still can
get the support nutrition intake of 400 gram rice per day. In the initial
scenario, YEU planed to distribute 3 kg for 6 days. As many as 320 kg have been
distributed to all 160 IDPs, with the excessive 25 kg were given to families
with under-five babies who needs additional nutritional intake.

The agreement was well accepted by all parties,
and this particular experience has laid
foundation for communication amongst IDPs for better assimilation, as well as strengthening
the role of the village authority in the issue. The experience also highlighted
the need to create space for each party to convey their opinion and to accommodate
IDPs participation in the process.

(Ibnu Subroto & Tina S./Maumere)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sosio-Pastoral – (Relevansi pendekatan praktis pastoral dengan konteks Lokal)

Sosial Masyarakat

Masyarakat Lhokpuuh di Aceh Utara dapat menerima kenyataan kehilangan orang-orang yang mereka cintai dalam peristiwa konflik TNI-GAM dan Gempa -Tsunami tahun 2004 sebagai suatu takdir. Pemahaman tentang takdir membantu masyarakat untuk merelakan atau mengiklhaskan semua pengalaman kedukaan yang mereka alami. Peristiwa yang mereka alami merupkan ijin Tuhan. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda-beda dan jika saat ini masih diberikan kesempat untuk menikmati hidup berarti Tuhan sudah mentakdirkan semua seperti itu.

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Jogyakarta, peristiwa gempa bumi tahun 2006 meninggalkan kesedihan yang mendalam namun bagi mereka, persaan Nrimo menjadi kekuatan untuk menerima pengalaman kedukaan yang mereka alami.

Pengalaman ini harus diterima dengan lapang dada dan apa adanya, namun hal ini sedikit berbeda dengan masyarakat Munte Baru-baru di Mentawai yang sangat sulit menceritakan peristiwa kehilangan anggota keluar kepada orang lain karena dianggap tabu. Menanyakan nama anggota keluarga yang hilang atau menanyakan jumlah keluarga yang hilang merupakan pertanyaan yang berat dan melukai perasaan sehingga pengalaman duka seberat apapun akan dialami sendiri tanpa orang lain harus tahu.

Lain halnya dengan masyarakat Wondama di Papua Barat, peristiwa banjir bandang tahun 2010 merupakan teguran kepada manusia untuk menjaga alam yang merupakan warisan nenek moyang. Pengalaman kehilangan merupakan pengingat bagi semua orang untuk kembali mengintropeksi diri dan menghargai semua sumber daya yang disediakan alam bagi masyarakat, tanah dan kekayaan alam adalah “mama” bagi masyarakat Papua secara umum.

Keempat komunitas diatas menjelasakan setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memandang dan memaknai sebuah peristiwa kedukaan. Budaya dan kepercayaan sangat mempengaruhi cara pandang dan pemahaman suatu masyarakat tentang pengalaman kedukaan. Pemahaman tentang takdir, nrimo, teguran dari Tuhan merupakan bukti bahwa budaya dan kepercayaan tidak dapat dipisahkan, keduanya telah melebur menjadi budaya baru. Budaya tidak bisa dipahami tanpa memahami kepercayaan setempat, demikian juga sebaliknya kepercayaan tidak bisa dipahami tanpa memahami budaya sebab kedua hal ini sangat berhubungan erat sehingga Jika ingin memahami sebuah masyarakat maka perlu memahami sosial masyarakat yaitu memahami budaya dan kepercayaan setempat.

Sosio Pastoral

Kepercayaan dan budaya sudah dimiliki masyarakat bertahun-tahun, berproses dan berkembang, mengalami benturan dan kemudian mengalami penyesuaian membentuk sebuah mekanisme sosial dalam menyelesaiakan masalah-masalah sosial termasuk rasa duka dan kehilangan. Mekanisme sosial tersebut merupakan inkluturasi dari kepercayaan dan budaya setempat untuk menyelesaikan perasaan kedukaan atau kehilangan

Fakta bahwa semua komunitas memiliki kepercayaan dan budaya yang terbentuk dari konteks setempat sehingga dalam kondisi apapun semua komunitas tentu memiliki mekanisme pengelolaan pengalaman kedukaan termasuk masyarakat Monte Baru-baru di Mentawai pun memilik mekanisme pengelolaan rasa dukan dan kehilangan.

Peristiwa konflik, tsunami, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya meninggalakan perasaan kehilangan dan kedukaan dan semua pihak berbondong-bondong atas nama kemanusiaan menawarkan model/pendekatan yang dianggap obat manjur untuk dapat menghilangkan rasa duka atau kehilangan tanpa disadari bahwa tawaran obat tersebut sedang membunuh mekanisme lokal yang sudah ada bertahun-tahun. Jika semua pendekatan dari berbagai pihak atas nama kemanusiaan yang menekankan pada sustainability (membentuk mekanisme coping), pertanyaannya yang mana yang lebih sustain, apa pendekatan baru dan asing atau pendekatan lokal yang sudah digunakan bertahun-tahun?

Memang pendekatan lokal bukan barang instan yang sudah tertulis dengan langkah-langkah kongkrit dan tinggal menggunakannya namun perlu upaya untuk mencari, menemukan, menggerakan dan memaksimalkan. Menemukan pemahaman sosiomasyarakat, menggerakakan peran-peran sosial dan media-media sosial dan kemudian memaksimalkan peran dan media menjadi sebuah mekanisme pertahanan diri yang mandiri dan sustain

Pengalaman masyarakat Lhokpuuh, masyarakat Tangkil, masyarakat Munte Baru-baru dan masyarakat Wasior menunjukan bahwa semua masyarakat memiliki dan mampu melalui semua pengalaman kedukaan atau perasaan sedih yang dialami akibat bencana dan bukan semata karena pendekatan baru yang dibawakan oleh pihak luar yang membantu. Mekanisme sosial yang ada merupakan inkulturasi kepercayaan dan budaya setempat, masyarakat Lhokpuuh dan Tangkil yang kental dengan keIslaman, masyarakat Munte Baru-baru dan Wasior yang kental dengan keKristenan. inkulturasi tersebut merupakan sebuah pendekatan sosio pastoral sesuai dengan konteks lokal.

Pendekatan Sosio pastoral merupakan pendekatan yang membangun mekanisme coping dan memastikan sustainabilty karena mendorong dukungan sosial dari masyarakat setempat sebagai upaya menjaga nilai-nilasi sosial dan juga mendorongan setiap orang mampu dan saling mendukung mengelolah pengalaman duka.

Wasior,05 Agustus 2012
Arnice Ajawaila

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Berkah Rokatenda adakah untuk kami?

Gunung Rokatenda yang memiliki ketinggian 875 meter sudah meletus beberapa kali sejak Oktober 2012 sehingga menghabiskan ternak ku, ladangku dan rumahku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali keluargaku yang masih setia bersama ku untuk melanjutkan hidup. Sepantasnyakah kami mendapatkan bencana ini?
Apakah kami tidak boleh bertahan hidup?apakah kami tidak boleh menikmati hidup kami untuk berladang dan mencari ikan lagi?ya, kami ingin sekali melakukan itu semua toh itu memang nafkah kami sehari-hari. Kami bingung harus memulai dari mana?Yang utama adalah kejelasan kami akan tinggal di mana selanjutnya belum ada keputusan dari Para Penguasa karena kami sudah berbulan-bulan lari ke sana lari ke sini, hidup di pengungsian satu ke pengungsian yang lainnya. Banyak saudara kami yang memutuskan hidup bersama keluarganya, itu semata-mata untuk mendapatkan tempat yang lebih layak tapi aku tahu pasti itu juga menjadi beban keluarga yang di tinggali.
Lalu apakah kami tidak boleh berteriak?ketika kami terkena dampak erupsi gunung Rokatenda, saudara-saudara kami di ibukota yang terkena banjir yang siklusnya tahunan saja semua mata memandang kepada mereka, bantuan makan tidak habis-habisnya, bahan makanan tidak akan habis untuk berbulan-bulan. Ketika banjir surut, mereka bisa kembali dan menempati rumah mereka hanya saja memang harus kerja ekstra untuk membersihkan rumah, tetapi rumah mereka tidak hancur atapnya terkena abu vulkanik. Akses mereka terhadap sumber penghidupan sangat mudah. Kami?bertahan hidup itu pasti, kami tetap berusaha untuk mendapat penghasilan, memang suami kami banyak yang di perantauan, tetapi bairlah mereka bekerja dengan tenang untuk kehidupan kami ke depan, kami rela berjualan bensin di depan pengungsian, kami rela bekerja di ladang orang lain dengan upah Rp 25,000 untuk bekerja selama 7 jam, itu kami lakukan untuk kembali bangkit dari keterpurukan ini. Jadi, tolong kami untuk beberapa waktu yang tidak ada ketentuan pasti dari pihak yang bisa memberikan informasi. Jangan bedakan kami, bukankah hak untuk hidup adalah hak untuk semua manusia?ya kami manusia juga.
Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengijinkan kami hidup di era siklus 30 tahunan erupsi gunung Rokatenda. Kami yakin masa depan cerah ada di depan mata, berkah Rokatenda pasti ada untuk kami. (Tna)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Highlight GP DRR 2013

Jenewa, 22 Mei 2013
Lampiran : Rekomendasi masyarakat sipil paska 2015

Kepada Yth.
1. Delegasi Republik Indonesia
2. Pelaku dan Pemerhati PRB di Indonesia
Berikut highlight diskusi dalam event yang dihadiri oleh YEU dalam pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction di Jenewa.

Post-2015 Framework for DRR Consultation – Joint Session for Stakeholder
Senin, 20 Mei 2013 15.00 – 17.30

Konsultasi ini untuk menjaring input dalam penyusunan kerangka kerja PRB pasca 2015 (Kerangka Aksi Hyogo/HFA 2), dipimpin oleh Margareta Wahlstrom, Perwakilan khusus Sekjen PBB untuk isu pengurangan risiko bencana dan dihadiri oleh tujuh kelompok pemangku kepentingan, yaitu: DPR, Pemerintah Daerah, Platform Nasional, Masyarakat, Sektor Swasta, Organisasi antar-pemerintah (Intergovenmental Organization), Peneliti dan Organisasi Masyarakat Sipil.
YEU anggota ACT Alliance bersama Ibu Sri Haryani (perwakilan masyarakat pelaku PRB yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Berdaya dan Siaga) mendapat undangan untuk mewakili 2 kelompok pemangku kepentingan, yaitu masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam konsultasi ini. Masukan yang diberikan kepada UN-ISDR untuk Post 2015 Framework dari kelompok masyarakat merupakan hasil proses konsultasi praktisi masyarakat dari beberapa negara-negara di Asia, Amerika Latin, Afrika dan Pasific melalui pre-event Community Practitioner Academy: Demistifying Grassroots Partnership: Building Community Resilience. Sedangkan untuk masukan dari kelompok organisasi masyarakat sipil merupakan hasil proses survey dan konsultasi Views from the Frontline (VFL 2013) dibawah koordinasi Global Network of Civil Society for Disaster Reduction (GNDR). Organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan survey Views from the Frontline 2013 di Indonesia adalah Jaringan Rakyat Berdaya dan Siaga Indonesia (JaRI), Caritas Indonesia (Karina), dengan dukungan dari berbagai pihak seperti Forum PRB Yogyakarta, Humanitarian Forum Indonesia serta Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Secara garis besar, poin-poin rekomendasi untuk HFA 2 adalah:
· Menyasar bencana sehari-hari dan multi-risiko yang banyak dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan langkah konkrit masyarakat dalam menghadapi bencana sehari-hari sebagai basis penyusunan HFA 2
· Memprioritaskan kelompok yang paling berisiko, miskin dan terpinggirkan dan mengurangi akar penyebab risiko. Mendorong partisipasi dan kemitraan yang inklusif, akuntabel dan responsif dengan masyarakat.
· Mengintegrasikan PRB kedalam kerangka kerja pembangunan, dengan menggunakan pendekatan berbasis hak dengan pembagian peran yang jelas siapa melakukan apa
· Mendorong kemitraan publik dan “enabling environment” untuk mendukung aksi-aksi ditingkat lokal.
· Masyarakat praktisi juga mengusulkan agar HFA 2 lebih membumi bagi aktor lokal dan ada pendanaan untuk resiliensi yang disalurkan untuk masyarakat.
· Ada standar performance, target, data dasar dan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan investasi PRB. Termasuk adanya mekanisme penanganan keluhan dan monitoring partisipatif.
Keseluruhan detil rekomendasi dapat dilihat pada dokumen terlampir yang juga di presentasikan pada Side Event Views from the Frontline – Civil society Perspective on the Post 2015 framework for DRR tanggal 21 May 2013 jam 14.00 – 14.55.
Beberapa catatan penting dari kelompok lain adalah:
· Semua pihak sepakat bahwa HFA 2 harus diintegrasikan atau bersinergi dengan kerangka kerja pembangunan dan menyasar faktor-faktor risiko yang mendasar (underlying risk factors)
· DPR menekankan pentingnya peran DPR dalam isu PRB, keterhubungan antara PRB dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan pelibatan kelompok rentan, serta transparansi dan akuntabilitas.
· Pemerintah daerah memberi penekanan tentang penguatan desentralisasi, pengurangan kesenjangan (inequality), inklusi sosial, dan penggunaan kajian risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
· Platform Nasional menekankan pentingnya koordinasi multisektoral baik secara vertikal maupun horizontal, pelibatan sektor swasta, serta pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dalam pengurangan risiko bencana. Serta, ada kebutuhan untuk mengkaji kembali peran dan mandat Platform Nasional, harapannya Platform Nasional dapat memimpin koordinasi PRB ditingkat nasional.
· Isu akuntabilitas, kemitraan multi-stakeholders dan financial instruments
· Margareta Wahlstrom menggarisbawahi bahwa legislasi dapat menjadi langkah awal, namun yang lebih utama adalah bagaimana membangun praktik-praktik PRB ditingkat lokal. Juga, penggunaan teknologi dalam upaya pengurangan risiko bencana harus sesuai dengan budaya setempat dan kapasitas masyarakat untuk penggunaan dan pengelolaannya.
Demikian sharing singkat ini semoga bermanfaat.

Salam,

Hepi Rahmawati

YAKKUM Emergency Unit (YEU)
Jl. Kaliurang Km 12
Dusun Candi 3 no.34 Rt03/Rw06
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 55581
Telp / Fax : +62 274 882477
Web : www.yeu.or.id
YEU Blog: http://oaseindisasters.wordpress.com/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Faith Based Communities Communiqué

The Faith Based Communities on the Post-­‐2015 Development Agenda
March 23-­‐24, 2013,
Bali, Indonesia

VISION & PRIORITIES

a. The post 2015 Development agenda should be truly transformative, equitable, just, grounded in human rights and guided by a new consciousness that respects the integrity of nature.” #Rights for Sustainability Delegation at Rio+20 Summit

The Faith Based Community recognize that to achieve true transformation the post 2015 Development agenda must assure
1. Cohesion between all elements within the community, grounded in human rights
2. Just, dignified and inclusive development that utilizes use of natural resources in a sustainable manner;
3. Strengthened community coping capacity to reduce under lying risks, assuring safety and sustainable livelihoods;
4. Accountability to all stakeholders primarily the most vulnerable;
5. A political and social enabling environment, where-by communities and individuals voices can be heard;
6. Maximize benefit and advantage of human, natural, social and economic capitals in an integrated and sustainable manner;

If the post-2015 development agenda is to be relevant, the Faith Based Community demand that it must emphasize fundamental inalienability of human rights, acknowledging that social cohesion is fundamental to achieve not only development goals and targets but also genuine transformation.

Strategies
In order to do this post 2015 Development Agenda must take into account:
- Social cohesion that respects human right is a requirement to development; inter-faith, inter-ethnic, inter-cultural unity must be integrated into development actors strategies to ensure human dignity, peace and stability in integral elements in development
- Development can only succeed if it is a process that is owned by and puts local community in the center as the main actors of development. So far in developing countries, government has failed to incorporate HFA in to influence local level policy and development programs. A future agreement should put this aim at its core so that risk proof development starts with the at-risk community rather than stalling at the international or even national level. Ensuring local level ownership will involve encouraging local governments, civil society, private sector and communities to work in equal partnership using participatory gender sensitive development approaches.
- Risks in their many forms are increasing, disaster, climatic, social, environmental, economic, health. They impede development gains, particularly for the poorest and most vulnerable with specific emphasis on children, people with disabilities, women and the elderly, and those excluded in society. Strengthening resilience and coping capacity of communities to face increasing risk from hazards must be integrated in the post 2015 agenda
- The natural environment sustains livelihoods and protects millions of people on the Earth; sustainable environmental management must be integrated in a coherent manner to strategies of all development actors
- Religious leaders have an important role to play in each and every nation; promotion of tolerance, the dignity humanity and respect transcend differences; strength is in our togetherness and harnessing the capacities and actions for the common good of our people’s and the natural environment
- Local faith based networks’ reach every corner of our communities, nations, world; we live in a society that is not homogenous. We must work together with other faiths to translate spiritual teaching into concrete risk reduction actions
- Agreed differentiated targets (according to gender, age, disability and indigenous peoples) and milestones that are enforced through appropriate funding mechanisms
- Regular multi-stakeholder monitoring across local, sub-national to national level; assurance that the voices of communities are heard and taken into account in development agendas. Civil Society and Faith Based Networks have a critical role to play
- A strategy that ensures the function of the National, sub-national and Local Platforms in addition to enabling them to be inclusive, accountable, transparent and ensure human dignity and equity. Local faith based networks’ reach every corner of our communities, nations, world; we live in a society that is not homogenous. We must work together with other faiths to translate spiritual teaching into concrete risk reduction actions

The Faith-based and CSO community advise the HLP meeting participants in Bali that post 2015 development priorities must be risk proofed and contribute to equitable, safe and just societies. We must work together to contribute to post 2015 development priorities through creating an enabling environment that supports communities strive towards strengthened resilience to cope with impeding risks and limit development losses; ensuring transformative development that is equitable, grounded in human rights, and attaining towards cohesion between all elements within a community, where natural resources are used in a sustainable manner and accountability through multi-actor monitoring is assured; these must be made explicit in the post –2015 agenda”

Global CSO forum on the psot 2015 Development Agenda 23-24 Maret 2013 di Hotel Goodway Nusa Dua Bali

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Undang-Undang Pangan: Ancaman bagi Kedaulatan Pangan Indonesia

Oleh: Ranie Ayu Hapsari

Sekelompok perempuan peternak susu sapi di Dusun Boyong, Desa Hargobinangun, Sleman terlihat sibuk mengolah pangan lokal berupa permen susu dan stick susu. Rasanya tidak kalah dengan olahan pabrik yang dikemas lebih cantik. Inisiatif mengolah susu menjadi produk makanan adalah cara mereka untuk menghadapi tekanan sebuah pabrik besar di Yogyakarta atas penguasaan harga susu sapi yang dibeli kepada peternak susu sapi di dusun. Dari tahun ke tahun para peternak tidak memiliki posisi tawar untuk menentukan harga susu sapi karena aturan standard kelayakan yang selalu berubah. Sehingga dengan memililiki produk lain yang dihasilkan dari susu sapi dapat menjadi alternatif sumber pendapatan para peternak.

Namun demikian usaha mereka untuk memproduksi permen susu dan stick susu belum dapat dipasarkan dengan bebas. Karena terkendala mengenai pemberian ijin dari dinas kesehatan untuk pemberian P-IRT. Ijin harus melalui POM yang hanya dapat diakses oleh pabrik-pabrik besar yang telah memenuhi standard olahan pabrikan. Dengan demikian industri rumah tangga tidak akan dapat memenuhi standard tersebut. Ini adalah potret kecil tentang keterbatasan para peternak lokal dalam memproduksi pangan secara mandiri.

Disahkannya UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak menjamin kemerdekaan khususunya para petani dan peternak lokal untuk berdaulat atas pangan. Sementara kedaulatan pangan adalah hak setiap warga negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.

Beberapa pasal di dalamnya rancu dan semakin melemahkan posisi produsen pangan lokal:

Bab IV : Ketersediaan Pangan Pasal 12 ayat 3

Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokalnya”. Ini berarti masyarakat tidak dapat terlibat dalam menentukan jenis pangan lokal karena pemerintah yang akan menentukan jenis pangan lokalnya.

Pasal 68

Ayat 2, ”Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan”. Ayat 3, ”Petani, nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha pangan wajib menerapkan norma, standar prosedur, dan kriteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud ayat 2”. Kenyataannya norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan yang diberlakukan pemerintah hanya dapat dipenuhi oleh pabrik-pabrik besar.

Melihat hal tersebut diatas upaya yang dilakukan YEU bersama masyarakat Boyong adalah memfasilitasi kelompok untuk peningkatan kualitas hasil olahan, hygienis, serta bergizi serta memperluas jaringan pasar melalui jejaring sosial untuk pemasaran. Namun demikian upaya tersebut tidaklah cukup. Dibutuhkan usaha bersama para produsen lokal untuk menyerukan permasalahan yang mereka alami akibat adanya pembatasan seperti yang diatur di dalam UU Pangan. Deklarasi produsen lokal atas kedaulatan pangan dapat dihasilkan jika mereka bersatu untuk disuarakan lebih luas.

Dengan demikian agenda pembangunan post 2015 harus menyasar pada perlindungan produsen lokal dalam hal kedaulatan pangan serta pemberian akses seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi dalam kebijakan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LANSIA: Warga Negara yang Terabaikan

Oleh: Ranie Ayu Hapsari

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia telah diatur bahwa lansia mendapatkan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, bantuan social. Untuk itu Kementrian Sosial memiliki program Jaminan Sosial Lanjut Usia dengan memberikan uang setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- kepada 26.500 lansia terlantar di 33 provinsi, program Home Care yaitu bedah rumah, Day Care dengan melakukan kunjungan kepada lansia, reunifikasi pada lansia yang hilang, serta bantuan-bantuan pada lansia dalam situasi darurat karena bencana.

Namun demikian fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesejahteraan lansia masih jauh dari yang telah ditetapkan UU. Beberapa fakta tersebut adalah: (Sumber: Workshop Konsorsium Lansia Indonesia, 6 – 8 Maret 2013)

  1. Kelompok Lansia belum menjadi prioritas dalam urusan Penanggulangan Bencana
  2. Fasilitas public tidak memberikan kemudahan akses bagi lansia
  3. Kesempatan kerja bagi lansia potensial masih sangat terbatas
  4. Desiminasi tentang hak-hak lansia tidak dilakukan secara meluas, sehingga banyak lansia yang tidak mengetahui tentang hak-haknya.
  5. Keberadaan Komnas Lansia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden no. 52 tahun 2004 tidak berfungsi efektif.

6. Jamkesmas, jamkesda dan jamkesos yang masih membingungkan baik mengenai bagaimana memperoleh kartu maupun pengurusan biaya kesehatan dengan menggunakan jaminan kesehatan

Seiring dengan pertumbuhan lansia di Indonesia yang semakin bertambah karena meningkatnya usia harapan hidup, maka persoalan pemenuhan hak lansia juga akan semakin meningkat. Tahun 2010 lansia berjumlah 23,992 dan tahun 2020 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 28,882 jiwa. Oleh karena itu agenda pembangunan post 2015 haruslah menyasar pada pemenuhan hak-hak lansia untuk:

1. Peningkatan pemahaman, perhatian di kalangan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah terhadap isu lansia khususnya hak-hak lansia.

2. Peningkatan kapasitas lansia dan peningkatan pemenuhan hak lansia terkait social security dan social protection, termasuk pada Penanggulangan Bencana.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ONE BILLION RISING JOGJA

Obr_jogja

by One Billion Rising Jogja on Sunday, February 10, 2013 at 8:05pm ·
Apa itu One Billion Rising?

Pada Peringatan ke 15 V-Day, 14 Februari 2013, ONE BILLION RISING Internasional mengundang SATU MILIAR perempuan dan siapa saja yang peduli untuk WALK OUT, MENARI, BANGKIT, dan MENUNTUT penghentian kekerasan terhadap perempuan. ONE BILLION RISING akan menggerakan dunia, mengaktifkan perempuan dan laki-laki di setiap negara. V-Day ingin dunia melihat kekuatan kolektif kita, jumlah kita, dan solidaritas lintas batas kita.

One Billion Rising (OBR) merupakan Gerakan global. Momen paling bersejarah. OBR adalah sebuah revolusi perempuan secara global.
Ajakan untuk menari
Seruan untuk siapa saja untuk menolak berpartisipasi dalam status quo sampai perkosaan dan budaya perkosaan berakhir.
Aksi solidaritas, menunjukkan kepada perempuan tentang kesamaan perjuangan dan kekuatan mereka dalam jumlah.
Penolakan untuk menerima kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai sebuah takdir

2. Mengapa menari menjadi simbolisasi yang dipilih untuk melawan kekerasan?
Menari itu mendobrak, menyenangkan, seksual, suci, membebaskan, menularkan dan menari berarti menerobos aturan –aturan diskriminatif yang mengikat. Kita dapat menari dimanapun, kapanpun, dengan siapa saja dan gratis. Menari itu menegaskan bahwa kita memiliki ruang dan dapat bekerja bersama untuk melawan kekerasan. Menarilah sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kekerasan dan bergabunglah dalam acara One Billion Rising. Lawan, Menari, Bangkit!
“Dance is dangerous, joyous, sexual, holy, disruptive, contagious, it breaks the rules. It can happen anywhere, anytime, with anyone and everyone, and it’s free. Dancing insists we take up space, we go there together in community. Dance joins us and pushes us to go further and that is why it’s at the center of ONE BILLION RISING.”

3. Alasan bergabung One Billion Rising?
Hari ini, di bumi ini, satu milliar perempuan – 1 diantara 3 perempuan – diperkosa atau dianiaya selama hidupnya. Mereka adalah satu milliar ibu, anak perempuan, saudara perempuan, pasangan dan sahabat. Kami MENOLAK hanya diam.

4. Bagaimana bentuk acara One Billion Rising Jogja?
Ada dua cara:
Rally V-Dance @Malioboro:
Kita akan menari bersama-sama untuk melawan kekerasan terhadap perempuan di tgl. 14 Februari 2013 untuk melawan kekerasan. Nanti akan ada rally dance, start dari Inna Garuda sampai di puncak acara Depan Gedung Agung (Nol Kilometer). Sepanjang rute tersebut, ada 3 titik konsentrasi massa yang menunggumu untuk bergabung.

Initiatiative Rising di Kamar, Kantor, Rumah atau Komunitas masing-masing :
Selain itu, Kamu, siapapun, mewakili individu atau bersama kantor, sekolah, tempat kos, dll bisa menari dimanapun kapanpun di hari itu, dan mendokumentasikan dalam bentuk video, gambar dan diupload di jejaring sosial OBR. Hal ini untuk menunjukkan kepada dunia, kalau kita semua TIDAK hanya DIAM!

5. Bagaimana cara bergabung?
Rally V-Dance @Malioboro:
Pendaftaran dikirimkan melalui sms ke :
No : 0823 2828 2314
Format : NAMA_Nama FB_twitter
Contoh : EMA_Eager Ema_@eagerema

Jika hanya memiliki salah satu facebook atau twitter, cukup mencantumkan salah satunya saja.

Catatan :

Jumlah massa adalah perkiraan minimal yang bergabung disetiap titik.
Gethuk akan menjadi bahan konsumsi peserta/massa.

Dokumentasi Bersama
Untuk mempermudah koordinasi dan berbagi dokumentasi, Kita akan melakukan sistem cloud. Dimana setiap foto dan video akan diupload di satu akun online yang bisa di akses oleh semua orang. Untuk Initiatives Rising silahkan pilih salah satu dokumentator yang akan mendokumentasikan kegiatan OBR Jogja dan menguploadnya ke folder bersama.
Jika anda bersedia membagi dokumentasi anda, silahkan kirim email ke obrjogja@gmail.com untuk mendapatkan media kit tentang tata cara berbagi folder dan detil akun dan password yang akan digunakan untuk folder bersama. Koordinator dokumentasi akan mengirimkan undangan dan media kita langsung ke email anda.

6. Info Lebih Lanjut:
Fanpage FB : One Billion Rising Jogja
Twitter : @obr_jogja
OBR Indonesia :www.onebillionrisingindonesia.org
OBR internasional : http://www.onebillionrising.org/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pelatihan Dasar Akuntabilitas Kemanusiaan

BERGABUNGLAH!!
SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Pelatihan Dasar Akuntabilitas Kemanusiaan
Yogyakarta, 8 – 10 Januari 2013

Di Disaster Oasis Training Center
Kaliurang – Pakem – Sleman
Yogyakarta

Mitra latih adalah pekerja kemanusiaan yang dikirim oleh lembaga kemanusiaan yang berminat mengadopsi akuntabilitas kemanusiaan sejumlah maksimal 20 orang. Mitra mengirimkan formulir pendaftaran pelatihan sela
mbatnya tanggal 14 Desember 2012 ke panitia penyelenggara.

Pelatihan ini didampingi prosesnya oleh tim pendamping yang bersertifikasi Pelatih Sphere, yaitu:

1.1 Dr. H. Iskandar Leman MDM – konsultan lepas penanggulangan bencana. Dia berpengalaman dalam melatih ribuan pekerja penanggulangan bencana, pekerja sosial, mahasiswa, aktivis LSM dan siswa selama 30 tahun untuk beragam bentuk dan jenis pelatihan. Dia memiliki sertifikat Pelatih Humanitarian Accountability Partnership dari HAP Geneva. Dia pernah mengikuti pelatihan Akuntabilitas Kemanusiaan yang diselenggarakan oleh PIRAC dan HFI. Dapat dikontak melalui hleman@yahoo.com atau +62 816 922 375
1.2 Dita Novirani adalah Manajer Informasi dan Komunikasi dan Accountability Focal Point di YAKKUM Emergency Unit yang merupakan anggota pertama HAP International di Indonesia. Dia berpengalaman dalam melatih pekerja penanggulangan bencana terhadap prinsip akuntabilitas HAP dan pelaksanaannya di lapangan. Dia telah memperoleh pelatihan prinsip akuntabilitas oleh Christian Aid UK. Dia memiliki sertifikat Pembuatan Mekanisme Penanganan Pengaduan dari HAP Geneva. Dapat dihubungi melalui dita.novirani@gmail.com atau +62 274 882477

Bahan pelatihan akan diberikan dalam bentuk elektronis pada saat pendaftaran bagi mereka yang kesulitan mengunduh dokumen. Peserta dianjurkan untuk membawa serta laptop/computer pribadi sendiri.

Sertifikat pelatihan hanya akan diberikan pada mitra yang mengikuti kegiatan pra-pelatihan, pelatihan dan pasca-pelatihan.

Panitia penyelenggara
Kegiatan ini diselenggarakan oleh YAKKUM Emergency Unit bersama Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

Kontribusi & Jumlah Peserta
Jumlah peserta dibatasi 20 orang, dengan biaya Rp 1.250.000,- (sudah termasuk penginapan di Disaster Oasis) atau Rp 800.000,- tanpa menginap di Disaster Oasis. Pendaftaran sebelum tanggal 14 Desember 2012.
Kontribusi pelatihan dikirim selambatnya tanggal 27 Desember 2012, ke rekening:

Nama rekening : Yakkum Emergency Unit
Bank : Niaga Cab Jenderal Sudirman Yogyakarta
No. Rekening : 018.0100 52 5001
Tanda bukti transfer agar disampaikan kepada panitia penyelenggara via e-mail atau fax .
Selama pelatihan digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Keterangan lebih lanjut hubungi:
Ratna Susi
yeutrainingcenter@yahoo.co.id
yeu@yeu.or.id
Phone/fax: +62 274 882477
Mobilephone: 0838 4027 0805

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Simulasi Pengurangan Risiko Bencana Merapi Warga Desa Hargobinangun

29 November 2012: Pemerintah Desa Hargobinangun bekerja sama dengan Rekompak melakukan Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana. Simulasi ini melibatkan 500 warga Desa Hargobinangun dari dusun Kaliurang Barat, Kaliurang Timur dan Kaliurang Selatan. Disaster Oasis di tetapkan menjadi barak penampungan bagi penyintas kaum rentan (anak-anak lansia dan ibu hamil) sedangkan shelter dari ACT digunakan untuk menampung ternak dan penyintas usia produktif. Tercatat di meja pendaftaran 130 orang penyintas kaum rentan. Disaster Oasis menyediakan tempat untuk pos kesehatan di teras timur ruang meeting, Ibu-ibu beserta anak-anaknya di tempatkan di 3 Ruang Barak sedangkan untuk Ibu hamil dan Lansia di rumah Jawa. Security Disaster Oasis bertugas mengatur parker keamanan dan lalu lintas sedangakn Gardening dan House Keeping bertugas mengantar penyintas ke tempat masing-masing. Front Office dan F&B bertugas di bagian pendaftaran dan mengatur saat menunggu antrian pendaftaran begitu juga. Koordinasi awal sebelum di mulai simulasi, Bapak Beja Wiryanto, Kepala Desa Hargobinangung mengadakan koordinasi dengan tim Disaster Oasis dan YEU beliau menginformasikan bahwa simulasi ini adalah menguji protap yang tertulis untuk divisualisasikan sehingga dapat di evaluasi sampai sejauh mana protap ini dapat di jalankan oleh warga desa Hargobinangun dalam kesiapsiagaan bencana khususnya bencana gunung Merapi meletus. Sesuai informasi Bapak Beja, Disaster Oasis akan di tetapkan Pemerintah Desa Hargobinangun sebagai barak evakuasi untuk Penyintas kaum rentan dan nantinya akan dikeluarkan nota kesepahaman antara Pemerintah Desa Hargobinangun dengan Disaster Oasis dan akan di sahkan. (tna)

17891851171411361207151601201605220

Posted in Uncategorized | Leave a comment