LANSIA: Warga Negara yang Terabaikan

Oleh: Ranie Ayu Hapsari

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia telah diatur bahwa lansia mendapatkan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, bantuan social. Untuk itu Kementrian Sosial memiliki program Jaminan Sosial Lanjut Usia dengan memberikan uang setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- kepada 26.500 lansia terlantar di 33 provinsi, program Home Care yaitu bedah rumah, Day Care dengan melakukan kunjungan kepada lansia, reunifikasi pada lansia yang hilang, serta bantuan-bantuan pada lansia dalam situasi darurat karena bencana.

Namun demikian fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesejahteraan lansia masih jauh dari yang telah ditetapkan UU. Beberapa fakta tersebut adalah: (Sumber: Workshop Konsorsium Lansia Indonesia, 6 – 8 Maret 2013)

  1. Kelompok Lansia belum menjadi prioritas dalam urusan Penanggulangan Bencana
  2. Fasilitas public tidak memberikan kemudahan akses bagi lansia
  3. Kesempatan kerja bagi lansia potensial masih sangat terbatas
  4. Desiminasi tentang hak-hak lansia tidak dilakukan secara meluas, sehingga banyak lansia yang tidak mengetahui tentang hak-haknya.
  5. Keberadaan Komnas Lansia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden no. 52 tahun 2004 tidak berfungsi efektif.

6. Jamkesmas, jamkesda dan jamkesos yang masih membingungkan baik mengenai bagaimana memperoleh kartu maupun pengurusan biaya kesehatan dengan menggunakan jaminan kesehatan

Seiring dengan pertumbuhan lansia di Indonesia yang semakin bertambah karena meningkatnya usia harapan hidup, maka persoalan pemenuhan hak lansia juga akan semakin meningkat. Tahun 2010 lansia berjumlah 23,992 dan tahun 2020 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 28,882 jiwa. Oleh karena itu agenda pembangunan post 2015 haruslah menyasar pada pemenuhan hak-hak lansia untuk:

1. Peningkatan pemahaman, perhatian di kalangan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah terhadap isu lansia khususnya hak-hak lansia.

2. Peningkatan kapasitas lansia dan peningkatan pemenuhan hak lansia terkait social security dan social protection, termasuk pada Penanggulangan Bencana.

About these ads

About oaseindisasters

Oase in Disaster - Yakkum Emergency Unit This blog is official blog of Yakkum Emergency Unit Member of ACT Alliance and Member of Humanitarian Forum of Indonesia. The contents of this blog covers the YEU's activities related to emergency responds activities in Indonesia. Currently, we are working in emergency respon in three different areas; to respond Wasior flash-flood affected people in Manokwari, West Papua, tsunami-Mentawai affected people in Mentawai, West Sumatera, and Merapi Volcano Eruption in Central Java and Yogyakarta. At the national level, we are coordinating within the network of Humanitarian Forum of Indonesia (HFI) and at the International level we're coordinating with Global Network for Disaster Reduction and ACT Alliance. Email: yeu@yeu.or.id Follow us in twitter @yeu2001 www.yeu.or.id www.actalliance.org www.humanitarianforumindonesia.org
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s