SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN RI

Jari

 (S U R A T  T E R B U KA)

(Dalam Rangka Memperingati Hari HAK ASASI MANUSIA International 10 Desember 2010)

       Yogyakarta, 10 Desember 2010

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Presiden Republik Indonesia

Jend. TNI (Purn) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Hal: Suramnya Kondisi Penanggulangan Bencana (HAM)  di Indonesia

Yth Bapak Presiden,

Kami rakyat (JaRI) Indonesia sadar berada dalam bahaya karena wilayah yang rawan bencana dan kondisi rakyat yang belum mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari Negara. Dengan adanya ancaman tersebut akan menjadi bencana ketika kerentanan rakyat tinggi dengan kapasitas yang rendah, yang akar masalahnya adalah kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologi, dan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak sehingga penanganan bencana tidak utuh dari fase sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana serta tidak berkelanjutan. JaRI bertujuan untuk mendorong prakarsa mandiri untuk berdaya dan bersiaga serta meminta pertanggungjawaban pemerintah lokal dan nasional, sesuai amanat UUD 45 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bapak Presiden,

Bencana di tahun 2010, Wasior, Mentawai, Merapi kembali memperpanjang catatan bagaimana progress penanggulangan bencana, kalau boleh dikatakan tidak ada kemajuan yang berarti. Koordinasi tinggalah koordinasi, semua aparat bawahan Bapak Presiden tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi instruksi Presiden. Semua itu tidak lebih, kalau bukan karena berlebihan demi sebuah kepentingan. Penanganan bencana dilakukan lebih karena sikap yang politis bukan karena sebuah sikap penanganan demi kepentingan rakyat yang mengalami penderitaan karena bencana. Sekali lagi prosedural yang fatalistik menjadi perkara, bukan karena bagaimana dengan segera mengurangi penderitaan rakyat yang menjadi korban/penyintas.

Kondisi penanggulangan bencana di Indonesia bila dikaitkan dengan pemajuan Hak Asasi Manusia sepanjang tahun ini masih jauh Api dari Panggang. Sekali lagi penanganan dilakukan/dijalankan dengan politik transaksional yang secara substansial menghambat realisasi janji terhadap instruksi Presiden.

Kasus:

Pembelian sapi korban Merapi yang hingga saat ini tidak ada kejelasan; bagaimana mekanismenya, siapa yang bertanggungjawab, sosialisasi yang jelas,akurat dan terarah, informasi yang simpangsiur siapa yang akan merealisasikan, bagaimana prosedurnya dll.

Dalam penanganan setelah bencana, capaiannya dalam kacamata HAM cenderung tidak maksimal dalam pemenuhan kebutuhan HAK DASAR PENYINTAS. Hal itu ditunjukkan dengan daftar panjang bagaimana penanganan bencana yang tidak komprehensif, terkoordinir, pelayanan aparat pemerintah terhadap kualitas penanganan khususnya terhadap rakyat yang menjadi korban. Saling melempar tanggung jawab menjadi alasan klasik dalam setiap aksi tuntutan rakyat terhadap pemerintah.

Meskipun demikian langkah tersebut tidak cukup substansial untuk membendung kecenderungan pelanggaran HAM.

Sekretariat Nasional Jaringan Rakyat Berdaya dan Siaga Indonesia berpendapat, sejak Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU-PB) No 24 Tahun 2007 disahkan, kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana khususnya dalam kewajiban negara dalam pemenuhan HAK DASAR Rakyat dalam penanggulangan bencana belum memberi hasil yang maksimal dan optimal (kualitas) dan ini bisa menjadi salah satu indikator penilaian bahwa  pemajuan hak asasi manusia khususnya di bidang bencana sangat memprihatinkan, bahkan berbanding terbalik secara diametral dengan jaminan tekstual yang dituangkan dalam berbagai statemen dan kebijakan publik. Kondisi ini diperkuat dengan rendahnya kualitas dan komitmen aparat dalam menjalankan sistem dan mekanisme dalam penanggulangan bencana.

Ketidakpekaan aparat bawahan Bapak Presiden dalam menciptakan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan yang berpusat pada rakyat dimana mereka memegang kendali atas semua kebijakan pemulihan setelah bencana. Peran pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah adalah fasilitator yang mendengarkan mereka dan memastikan bahwa dana yang dikucurkan dikelola secara efektif. Semaksimal mungkin birokrasi dibuat sederhana, berjenjang dari dusun, desa dan kecamatan sementara tingkat kabupaten adalah koordinasi fungsi fasilitasi.

Tata Kelola Pananggulangan Bencana

Secara prinsip, tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia dinyatakan sebagai tanggung jawab negara dimana pemerintah adalah duty bearer yang memastikan tanggung jawab itu dilaksanakan dengan memadai.  Dalam UU PB No. 24 Tahun 2007 dijelaskan beberapa hal mengenai tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana. Beberapa hal yang relevan dalam ranah respon bencana adalah concern tentang : pernyataan status dan tingkatan bencana, penganggaran, pengurangan risiko bencana. 

Realita dan masalah (konteks erupsi Merapi 26 Oktober – 5 November 2010)

1.      Pernyataan status dan tingkatan bencana: Membingungkan dan mempengaruhi level commitment of support dari para mitra

2.      Penganggaran: Penganggaran yang tidak jelas (ini untuk menanyakan pencairan dana yang 150 milyar)

3.      Pengurangan risiko bencana: Pengurangan risiko bencana mencakup aspek kesiapsiagaan, mitigasi dan pencegahan. Dalam konteks Indonesia, hal yang paling relevan dilakukan untuk mengurangi risiko bencana adalah kesiapsiagaan untuk melakukan response dan mitigasi.

Problem-problem yang ditemukan dalam penanganan bencana (konteks Nasional):

1.      Pemberian bantuan lamban, tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan setempat, tidak berdasarkan pendataan yang akurat dengan proporsi yang tidak adil dan merata, proses pengurusan bantuan yang berbelit-belit serta kualitas bantuan yang tidak layak

2.      Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar tidak komprehensif

3.      Lambannya pemulihan sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum

4.      Lambannya pemulihan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan korban bencana

5.      Tidak adanya Jaminan Keamanan dan Perlindungan hukum dan HAM bagi korban bencana

6.      Tidak adanya kejelasan rehabilitasi fisik dan ekonomi untuk kemandirian penyandang cacat korban bencana

7.      Tidak tersediannya sistem peringatan dini baik secara tradisional maupun modern

8.      Tidak diakuinya hukum adat pada proses penyelesaian sengketa

9.      Tidak diperhatikannya aspek mitigasi dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

10. Lemahnya koordinasi dan konsistensi kebijakan penanganan bencana

11. Tidak adanya ruang untuk pemberdayaan potensi lokal dan partisipasi setempat dalam pengorganisasian penanganan bencana

Pembelajaran dan rekomendasi

1.      Kejelasan tentang siapa yang melakukan apa

2.      Penganggaran yang mengintegrasikan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam pendekatan sektoral (artinya bukan hanya dana emres yg dibutuhkan untuk penanganan bencana tapi juga dana rehab rekon yang dijiwai prinsip dan praktek Pengurangan Resiko Bencana.Memastikan Pengurangan Resiko

3.      Bencana berbasis komunitas mendapatkan alokasi pendanaan dan dukungan sumberdaya yagg memadai.

4.      Memastikan tata kelola program rehab rekon jauh dari praktik-praktik yang berorientasi pada hegemoni sistem lembaga keuangan seperti Bank Dunia, dan lembaga International lainnya yang tidak melibatkan peran Masyarakat Sipil (Mandat yang harus dijalankan oleh PBB dimana dalam kerja sama tidak hanya dengan pemerintah tapi juga melibatkan peran serta masyarakat sipil) sebaliknya dipastikan sistem yang lebih sederhana dan dapat diakses oleh kelompok-kelompok rentan yang justeru berperan besar dalam pengurangan risiko bencana

Untuk itu, Jaringan Rakyat dan Siaga Indonesia (JaRI)  mendesak agar :

1.      Pemerintah memastikan Rakyat sebagai subjek, basis dan sumber dalam pengelolaan bencana

2.      Akses terhadap hak atas bantuan, informasi, dan pengambilan keputusan dijamin oleh Undang-undang

3.      Berdaya dalam pengelolaan resiko bencana, saat dan sesudah bencana, dengan memperhatikan kesetaraan gender dan kearifan lokal

4.      Ekonomi kerakyatan dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagai inti pemberdayaan dalam penanggulangan bencana

5.      Resiko harus dikelola dengan mengedepankan penyediaan sumber daya yang memadai pada situasi normal sebelum bencana terjadi

6.      Demokratisasi dalam pengambilan kebijakan

7.      Advokasi untuk tranformasi struktur dan sistem nasional dan global yang memihak pada pembangunan yang berkelanjutan.

8.      Memastikan Reformasi Birokrasi memperhatikan aspek-aspek Pengurangan Risiko Bencana (mainstreaming)

9.      Pemerintahan segera me-realisasikan janji-janji pemerintahannya dalam Penanggulangan Bencana yang belum tuntas (Lapindo, Wasior, Mentawai, Merapi)

Demikian Surat Terbuka ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden kiranya dapat menjadi perhatian khususnya dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.


Salam kami,



F. Suparno

 SEKJEN

About oaseindisasters

Oase in Disaster - Yakkum Emergency Unit This blog is official blog of Yakkum Emergency Unit Member of ACT Alliance and Member of Humanitarian Forum of Indonesia. The contents of this blog covers the YEU's activities related to emergency responds activities in Indonesia. Currently, we are working in emergency respon in three different areas; to respond Wasior flash-flood affected people in Manokwari, West Papua, tsunami-Mentawai affected people in Mentawai, West Sumatera, and Merapi Volcano Eruption in Central Java and Yogyakarta. At the national level, we are coordinating within the network of Humanitarian Forum of Indonesia (HFI) and at the International level we're coordinating with Global Network for Disaster Reduction and ACT Alliance. Email: yeu@yeu.or.id Follow us in twitter @yeu2001 www.yeu.or.id www.actalliance.org www.humanitarianforumindonesia.org
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s