Kertas Catatan Penanganan Bencana 2010 dan Rekomendasi Aksi 2011

I. Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2010 lalu Indonesia secara berturut-turut dilanda tiga
bencana dengan karakteristik dan mekanisme penanganannya yang berbeda: Banjir
Wasior, Tsunami Mentawai dan Erupsi Merapi. Setiap penanganan bencana memiliki
kekuatan dan kelemahan yang berbeda yang jika ditarik pembelajarannya dapat
menghasilkan rekomendasi yang saling melengkapi untuk penanganan bencana yang
lebih baik di masa yang akan datang.
Beberapa hal menonjol dalam penanganan 3 bencana yang terjadi di tahun 2010
yaitu :

Banjir Bandang di Wasior: Tata Kelola Daerah
Banjir Bandang yang melanda Wasior, memaksa kurang lebih 2000 penyintas dengan
dengan kondisi yang memprihatinkan untuk mengungsi ke Manokwari, yang merupakan
wilayah pemerintahan kabupaten yang berbeda dari Wasior. Lepas dari keterbatasan
respon yang dilakukan, tata kelola pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana
perlu diapresiasi. Bagaimana pengambilan kebijakan dilakukan dalam penanganan
dampak dari bencana yang terjadi di daerah lain, merupakan praktik baik yang
dapat direplikasi.

Tsunami di Mentawai: Peringatan Dini & Pembangunan dalam Perspektif PRB
Sejak gempa bumi dan tsunami Aceh 2005, sudah diprediksi bahwa akan terjadi
gempa dan tsunami di Mentawai. Namun datangnya tsunami tidak mampu diantisipasi
oleh alat peringatan dini yang sudah dipasang. Selain itu, pembangunan yang
dilakukan belum menggunakan perspektif PRB dan mengesampingkan aspek
pemberdayaan masyarakat, semakin menambah kerentanan masyarakat. Akibatnya, saat
terjadi gempa dan tsunami pada 26 Oktober 2010 lalu, baik masyarakat dan
pemerintah sama sekali tidak siap. Tidak ada mekanisme respon yang terbangun dan
keterbatasan akses menyulitkan mobilisasi sumberdaya dan membawa bencana
sekunder bagi masyarakat yang terdampak.

 
Erupsi Merapi di Yogyakarta dan sekitarnya: Pengurangan Risiko Bencana,
Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Respon
Di tengah banyaknya pujian tentang kemandirian masyarakat dalam usaha
kesiapsiagaan dan penanganan erupsi Merapi, Pemerintah menuai banyak kritik
terkait respon Merapi yang dianggap kurang terorganisir dan tidak ligat.
Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat pada saat sebelum terjadinya bencana
erupsi lebih banyak diisi oleh aktor-aktor “perantara”, seperti antara
pemerintah provinsi dan kabupaten dengan unsur-unsur masyarakat dari kalangan
organisasi non-pemerintah. Padahal, kolaborasi dan peningkatan kapasitas yang
paling esensial seharusnya dilakukan antara jajaran pemerintah paling bawah
dengan masyarakat yang berada di garis depan bencana. Oleh karenanya, meskipun
kebutuhan dari masyarakat yang terdampak erupsi dapat diidentifikasi, namun
nampaknya solusi-solusi yang ditawarkan dari mereka yang berkebutuhan langsung
(masyarakat yang terdampak erupsi merapi) masih dikesampingkan. Sehingga
kebijakan yang diambil pemerintah daerah yg cenderung reaktif, kurang mendarat
dan tidak cukup efektif untuk menjawab persoalan di lapangan.

Secara langsung maupun tidak, bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia,
secara langsung maupun tidak, turut memperberat beban Pemerintah dalam rangka
mencapai target Kerangka Aksi Hyogo di Indonesia. Dampak langsungnya terlihat
kepada mereka yang terpapar bencana, sementara dampak tidak langsungnya akan
terlihat dari semakin ketatnya anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk
memulihkan keadaan sekaligus menggenjot pencapaian target Kerangka Aksi Hyogo.
Akan tetapi, masalah ini bukanlah semata tanggungjawab dan beban pemerintah.
Baik dalam hal pembangunan, maupun dalam upaya tanggap darurat bencana,
masyarakat sipil, dan penyintas telah menunjukkan peran serta dan andil yang
cukup besar. Banyak pelajaran yang bisa diraih dan dikembangkan sebagai modal
yang kuat untuk mencapai kemajuan di masa yang akan datang. Erupsi Merapi
memberikan pembelajaran berharga baik kelemahan sekaligus kekuatan, tentang pola
dan sistem kolaborasi dalam pengelolaan bencana di Indonesia saat ini.
Pembelajaran tersebut, tentunya layak untuk diangkat pada perbincangan tingkat
nasional untuk mendapatkan pengayaan sekaligus rekomendasi-rekomendasi yang
aktual tentang kebijakan pengelolaan bencana di Indonesia, sekaligus sebagai
refleksi tentang kemajuan pencapaian Kerangka Aksi Hyogo di Indonesia.

II. Identifikasi Tantangan dan Rekomendasi Rencana Aksi Penanganan Bencana

Identifikasi tantangan dalam hal penanganan bencana dipetakan menurut poin-poin
dalam Kerangka Kerja Aksi Hyogo (HFA) karena semua pihak sepakat bahwa
penanganan bencana harus berorientasi pada pengelolaan risiko bencana yang
komprehensif dan tidak semata difokuskan hanya pada kebutuhan dan pendekatan
tanggap darurat, walaupun disadari bahwa simptom masalah dalam masa tanggap
darurat merupakan cerminan masalah-masalah mendasar dalam sistem dan mekanisme
penanganan bencana di berbagai tahap (fase) dan level (tingkatan) sebelum dan
sesudah masa tanggap darurat.

Prioritas Aksi 1 dalam kerangka kerja HFA:  Memastikan bahwa pengurangan risiko
bencana merupakan prioritas nasional dan lokal dengan basis kelembagaan yang
kuat untuk melakukan implementasi/pelaksanaan kegiatan

Kenyataan di Lapangan:
• Dalam PP 38/2006, peraturan pembagian urusan pusat, provinsi dan kota Urusan
kebencanaan masih masuk dalam wajib social
• Permendagri 26/2008 tentang pembentukan BPBD Terdapat kata “dapat” dibentuk di
tingkat kota/ Kabupaten (bukan kata wajib)
• Permendagri 13/2006 Juncto 59/2007 , Permendagri tentang ABPD Program
Penanggulangan Bencana tidak ada
• Otonomi Daerah : Kekuatan Kemendagri dalam era otonomi daerah
• Koordinasi multi stakeholder Koordinasi belum maksimal, apalagi ditingkat
propinsi (antar BPBD dengan SKPD lain), tiap SKPD menjalankan programnya secara
sendiri-sendiri
• Pola pikir dan pengetahuan : bencana hanya dipahami sebagai “tanggap darurat”
oleh Pemerintah, wakil rakyat dan masyarakat, bahkan organ Negara tertinggi
seperti DPR MPR tidak memahami bahwa sudah ada UU PB Nr 24/2007

• Saat tidak terjadi bencana, BPBD bukan pengguna anggaran (tidak punya
kewenangan anggaran); BPBD hanya memberikan rekomendasi program ke SKPD dengan
birokrasi panjang; jika tidak masuk RPJMD maka  sulit terlaksana. BPBD menjadi
pengguna anggaran hanya pada situasi bencana. Sementara cost akan  lebih efektif
dengan usaha PRB yang dilakukan bukan pada situasi bencana.
• Pemda belum menganggarkan untuk PRB, yang ada dana tidak terduga, dan tidak
digunakan untuk hal-hal terkait PRB; usulan dari desa yang melalui hasil
musrenbangdes yang terencana dan bersepektif PRB tidak respon dari pemerintah
Daerah

Rekomendasi Rencana Aksi 2011 untuk Prioritas Aksi 1
• Perlu adanya revisi PP 38/2006, peraturan pembagian urusan pusat, provinsi dan
kota Urusan kebencanaan masih masuk dalam wajib social sehingga pembagian urusan
kebencanaan di masing-masing tingkat dapat berdiri sendiri
• Wajib dibentuk  BPBD agar memiliki anggaran tersendiri
• Permendagri sebaiknya memberi slot untuk penanganan bencana dan paling tidak
untuk anggaran PB disebutkan minimal 1% dari APBN, APBD
• Otonomi daerah : diperlukan peraturan yang lebih berpihak pada PRB bahkan
dalam bentuk surat edaran sekalipun.

•  Koordinasi : Paling tidak 1 tahun sekali  Koordinasi hingga tingkat
terkecil,  Harus ada komitmen bersama
• Mindset : -sosialisasi terus-menerus contoh seperti program KB selama 30 th;
Pendidikan PRB di sekolah, Masyarakat  Trauma healing  tuntas  women crisis
centre Dasawisma siaga bencana dll
• Kebijakan disosialisasikan pada masyarakat (UU Transparansi), masyarakat
mempunyai akses untuk kebijakan, misalnya dipasang Billboard, Papan penggunaan
anggaran, dll. Masyarakat/ormas harus mampu mendorong pemerintah untuk
memberikan informasi secara transparan
• Perlu ada amandemen UU No, 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
• BPBD harus bisa merangkul semua SKPD dalam menghadapi bencana.
Memetakan ancaman, kerentanan dan kapasitas dan mengintegrasikan pada
program-program SKPD, misalnya penghijauan Dinas Kehutanan.
Pendanaan BPBD juga dianggarkan ke dalam APBN, bukan dari APBD.
• Masyarakat membantu memetakan resiko bencana di daerahnya sendiri, BPBD
mengkajinya atau meneruskan langsung program-program PRB ke SKPD.
Masyarakat membentuk dan melestarikan forum PRB yang lintas wilayah administrasi
(misalnya forum PRB sungai Code, forum Sabuk Merapi)
• Program lintas SKPD yang mengarusutamakan program PRB berdasarkan rekomendasi
BPBD.

Prioritas Aksi 2 dalam Kerangka Kerja HFA : Mengidentifikasi, mengkaji dan
memantau Risiko dan meningkatkan peringatan dini

Kenyataan di Lapangan:
• Paska gempa Pariaman, Pemerintah Daerah sudah mendata lansia melalui puskesmas
dan kader posyandu namun belum maksimal dalam mengelola bantuan yang ada

• Pemerintah melakukan pemetaan tanpa melibatkan masyarakat shg program tidak
menjawab kebutuhan nyata di masyarakat, misal kalender musim sendiri.
Adanya pergerakan data yang berubah-ubah sehingga menimbulkan asumsi2 tertentu
pada saat bencana yang berbeda dengan data yang ada sebelum bencana, sehingga
muncul istilah ’Data Harus Dikunci’
• Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemetaan ancaman, shg
masyarakat secara lisan mengembangkan komunikasi tentang ancaman di daerah,
misal petir di sekitar menara transmeter, karakter sungai, perubahan iklim,
tanah bergerak, wabah ternak, dll
• sistim komunikasi yang tidak relevan pada saat terjadinya bencana. Penentuan
status waktu kedaruratan – rehab/rekon
• Simulasi yang dilakukan tidak fokus pada bencana yang spesifik yang potensial
terjadi di masyarakat, lebih membekali SKPD tentang bencana.
• Untuk erupsi Merapi, worst case scenario masih belum maksimal dikarenakan
dasyatnya letusan yang tidak dapat diprediksi oleh peta bencana dan Contingency
Plan yang sudah ada.  Contingency Plan juga harus melingkupi isu yang lebih
banyak lagi, tidak hanya letusan Merapi tetapi juga Contingency Plan lahar
dingin. Contingency plan yang ada juga belum tersosialisasi ke tingkat
masyarakat yang paling bawah. 

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Pemerintah sesuai dengan UUPB Nr 24/th 2007 Untuk membuat program PRB dengan
mengikut sertakan masyarakat secara aktif.
• Masyarakat membentuk lembaga kontrol untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan
• Memanfaatkan unit pemerintah pada tingkat local (Kaur Kesra) untuk
mengumpulkan data-data.
• Data harus dapat dicrosscek dari semua instansi yang terkait dengan PRB,
sehingga sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana data tidak bergerak
lagi sebagai alat kontrol untuk mengantisipasi mark up dan spekulasi/manipulasi
data.
• Harus ada standar administrasi yang baku untuk pendataan yang mudah untuk
diakses.
• Ada media center dari tingkat pusat sampai daerah
• Pemerintah menganggarkan pengadaan alat kominikasi seperti HT yang
diperuntukan kepada kelompok masyarakat. Yang sudah mempunyai legalitas.
Memberikan tanggung jawab penuh pada Forum PRB yang dibentuk lintas wilayah
administrasi untuk merekam kearifan local tentang bencana dan berhak
difasilitasi untuk memperoleh informasi dari BPBD maupun BNPB
• Contingency Plan juga harus melingkupi isu yang lebih banyak lagi, tidak hanya
letusan Merapi tetapi juga Contingency Plan lahar dingin. Contingency plan harus
disosialisasikan ke tingkat masyarakat yang paling bawah. 

Prioritas Aksi 3 dalam Kerangka Kerja HFA : Menggunakan pengetahuan, inovasi dan
pendidikan untuk membangun budaya keamanan dan ketahanan di semua tingkatan.
 
Kenyataan di Lapangan
• Tidak ada informasi kepada masyarakat secara mendetail tentang perubahan iklim
yang ada
• Ada data kerawanan, tetapi tidak disosialisasikan dengan baik kepada ormas dan
masyarakat

• Pelatihan pencegahan bencana hanya untuk  SKPD terkait (sosial, kesbanglinmas,
PU, BPBD), belum pada masyarakat sipil

• Sudah ada kebijakan mendiknas untuk memasukan PRB dalam pembelajaran, tetapi
pelatihan mengintegrasikan PRB bagi guru msih kurang
• Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang bencana, sehingga pada
waktu pelaksanaan musrenbangdes tidak mengandung pengarus utamaan PRB.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Pemerintah seharusnya membangun sebuah pusat studi masyarakat berbasis
pengetahuan local dengan istilah-istilah yang mudah dipahami rakyat dan didukung
baseline data yang terpercaya.

• Memuat isu PRB ke dalam kurikulum sekolah sejak dini.
• Konsisten dengan building code yang sudah terintegrasi dalam peraturan
pemerintah tentang IMB dll

• pelatihan mengintegrasikan PRB bagi guru ditingkatkan.
• BPBD melaksanakan sosialisasi PRB ditingkat masyarakat bawah.

Prioritas Aksi 4 dalam Kerangka Kerja HFA : Memperkuat kesiapsiagaan terhadap
bencana untuk respons yang efektif di semua tingkat
 
Kenyataan di lapangan:
• Pemerintah belum memiliki konsep yang menjawab kebutuhan korban bencana
• Di Aceh barat, ada rencana kontinjensi (tanggap darurat) yang disusun secara
bersama-sama; pada kenyataannya ketika terjadi bencana, rencana tersebut tidak
dipakai hingga masyarakat terisolir 3 hari.
• Informasi kebijakan yang tersumbat tetapi juga tidak konsisten: sudah ada
anggaran tapi cuma sepotong-potong
• Stakeholder pemerintah yang kurang konsisten dalam menyelesaikan persoalan
bencana.
• Politisasi bencana oleh parpol dan ormas
• Pemerintah disibukan dengan persoalan-persoalan administrasi korban: KTP, RAB
tanpa melihat substansi yang lebih dalam
• Belum ada pemetaan tentang kebutuhan daerah terisolir yang rawan
bencana.sehingga pada saat terjadi bencana tidak segera direspon dengan alasan
medan yang sulit.
• Kurang koordinasi antara aparat dan masyarakat dalam melakukan evakuasi
sehingga keluarga terpisah ditempat berbeda
• Pemerintah mengumumkan agar masyarakat yang tinggal di radius 20 km dari
Gunung Merapi harus mengungsi. Pada kenyataannya hanya kurang lebih 402 jiwa
yang benar-benar perlu diungsikan, karena sebenarnya ada daerah-daerah yang
cukup aman di radius 20 KM, sehingga tidak perlu semua untuk diungsikan.

• Pemerintah masih lemah dalam memantau pengungsian mandiri, sehingga ada
beberapa kebutuhan dasar yang belum disasar.

• Kurangnya koordinasi pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam fase
evakuasi, pengungsian dan paska bencana.

• Dari pengalaman Merapi ini, refleksi yang dapat ditangkap adalah untuk bangsa
ini, kita mempunyai solidaritas yang sangat tinggi terlihat dari banyak relawan
yang bergabung. Terdapat dua jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanis di
mana relawan banyak yang berdatangan untuk menolong, dan solidaritas organis di
mana mereka memiliki isu yang sama mengenai bagaimana penanganan Merapi. Hal ini
menimbulkan persamaan persepsi untuk menangani isu besar tersebut. Hal ini
jugalah yang digugah oleh media massa, bahkan penggalangan dana dari pemerintah
kalah cepat dengan penggalangan dana dari televisi. Dapat dilihat bahwa
masyarakat Indonesia masih bisa digugah hatinya. Bukan hanya pengungsi yang
mendapat bantuan dari donor, tetapi juga para relawan.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Sebaiknya pemerintah mengakomodir ormas/perkumpulan2 masyarakat dari berbagai
elemen untuk sebuah penyelesaian bencana, tidak hanya formalitas saja

• Masyarakat perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang sudah
dibuat tidak dilaksanakan.
• Seharusnya masyarakat menjadi pemeran utama dalam penanganan bencana dan
pemerintah sbg fasilitator proses saja

• Sebaiknya pemerintah cepat tanggap dalam mendistribusikan bantuan
• pemetaan kebutuhan daerah terisolir harus jelas dan mendeteil.
• Pemerintah harus memfasilitasi kearifan lokal dalam usaha-usaha pengelolaan
bencana

• menentukan baris atau batas-batas daerah rawan bencana yang dilalui oleh
ancaman awan panas, lahar dingin, debu dan pasir agar evakuasi juga lebih
efisien.

• Pemerintah harus memantau pengungsian mandiri yang ada. Pengelola pengungsian
mandiri hendaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah.

• Sebelum mengevakuasi warga, ternak harus di ungsikan terlebih dahulu setelah
ada status siaga.

• Pemerintah harus memberikan pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat kepada
unsur pemerintahan yang terkecil, dimana pemerintahan desa merupakan barometer
efektifitas penanggulangan bencana. Koordinasi disetiap fase juga harus
ditingkatkan.

• Adanya transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan, khususnya bantuan
dalam jumlah besar.

Prioritas Aksi 5 dalam Kerangka Kerja HFA : Mengurangi faktor risiko yang
mendasar

 
Kenyataan di lapangan
• Rendahnya kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan potensi local
• Pemerintah belum optimal memfasilitasi pengelolaan sumber daya lokal, seperti:
ubi, jagung di Sumba
• Dalam musrenbang dusun/desa, draft perencanaan biasanya sudah dibuat oleh
perangkat desa dimana sebagian besar alokasi pendanaaan hanya terfokus pada
pembangunan infrastruktur, belum menyentuh integrasi perspektif PRB

• Dalam rapat musrenbangdes tidak melibatkan segenap lapisan masyarakat.sehingga
program desa kurang partisipatif

• Perencanaan tidak melibatkan masyarakat, sehingga pelaksanaan dan hasil
program tidak efektif. Misalnya: pembangunan drainase yg tidak mendesak,
sementara terjadi longsor dimana-mana

• Kearifan lokal (Nilai-nilai toleransi dan gotong royong, lembaga adat,
keyakinan lokal, dll) yang tertanam kental di masyarakat berkontribusi besar
dalam proses penanganan bencana

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Ada program dari pemerintah tentang peningkatan kapasitas masyarakat dalam
pemanfaatan potensi lokal.
• Pemdes harus melibatkan seluruh elemen masyarakat daan mengakomodir aspirasi
masyarakat dalam pengajuan pembangunan ke pemerintah melalui musrenbangdes.

• Memperluas pengambilan keputusan tentang prioritas pembangunan yang berbasis
pada PRB oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Prioritas Aksi 6 Kerangka Kerja HFA : Isu-isu Lintas Sektor : Gender

Kenyataan di Lapangan
• kapasitas sdm belum memadai dalam memahami dan mengarusutamakan gender
• kecenderungan laki-laki yang lebih banyak berperan dalam perencanaan dan
pelaksanaan baik dalam masa tanggap darurat dan rehab rekon

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Pemerintah harus mengatur dan memberikan jaminan terhadap keterlibatan
perempuan dan/atau lembaga berbasis perempuan dalam pengambilan keputusan,
perencanaan dan pelaksanaan program regular maupun dalam penanganan persoalan
bencana.
• Harus ada perubahan paradigma tentang prinsip-prinsip gender dalam masyarakat,
terkait peran perempuan dan laki2

 
III. PENUTUP
Komitmen rencana aksi di atas hendaknya menjadi poin-poin panduan dalam
memonitor konsolidasi komitmen dan kemajuan pelaksanaan upaya-upaya pengelolaan
risiko bencana di Indonesia sepanjang tahun 2011.

Yogyakarta,  24 December 2010

Wakil-wakil masyarakat sipil dari berbagai daerah bencana

About oaseindisasters

Oase in Disaster - Yakkum Emergency Unit This blog is official blog of Yakkum Emergency Unit Member of ACT Alliance and Member of Humanitarian Forum of Indonesia. The contents of this blog covers the YEU's activities related to emergency responds activities in Indonesia. Currently, we are working in emergency respon in three different areas; to respond Wasior flash-flood affected people in Manokwari, West Papua, tsunami-Mentawai affected people in Mentawai, West Sumatera, and Merapi Volcano Eruption in Central Java and Yogyakarta. At the national level, we are coordinating within the network of Humanitarian Forum of Indonesia (HFI) and at the International level we're coordinating with Global Network for Disaster Reduction and ACT Alliance. Email: yeu@yeu.or.id Follow us in twitter @yeu2001 www.yeu.or.id www.actalliance.org www.humanitarianforumindonesia.org
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s