Undang-Undang Pangan: Ancaman bagi Kedaulatan Pangan Indonesia

Oleh: Ranie Ayu Hapsari

Sekelompok perempuan peternak susu sapi di Dusun Boyong, Desa Hargobinangun, Sleman terlihat sibuk mengolah pangan lokal berupa permen susu dan stick susu. Rasanya tidak kalah dengan olahan pabrik yang dikemas lebih cantik. Inisiatif mengolah susu menjadi produk makanan adalah cara mereka untuk menghadapi tekanan sebuah pabrik besar di Yogyakarta atas penguasaan harga susu sapi yang dibeli kepada peternak susu sapi di dusun. Dari tahun ke tahun para peternak tidak memiliki posisi tawar untuk menentukan harga susu sapi karena aturan standard kelayakan yang selalu berubah. Sehingga dengan memililiki produk lain yang dihasilkan dari susu sapi dapat menjadi alternatif sumber pendapatan para peternak.

Namun demikian usaha mereka untuk memproduksi permen susu dan stick susu belum dapat dipasarkan dengan bebas. Karena terkendala mengenai pemberian ijin dari dinas kesehatan untuk pemberian P-IRT. Ijin harus melalui POM yang hanya dapat diakses oleh pabrik-pabrik besar yang telah memenuhi standard olahan pabrikan. Dengan demikian industri rumah tangga tidak akan dapat memenuhi standard tersebut. Ini adalah potret kecil tentang keterbatasan para peternak lokal dalam memproduksi pangan secara mandiri.

Disahkannya UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak menjamin kemerdekaan khususunya para petani dan peternak lokal untuk berdaulat atas pangan. Sementara kedaulatan pangan adalah hak setiap warga negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.

Beberapa pasal di dalamnya rancu dan semakin melemahkan posisi produsen pangan lokal:

Bab IV : Ketersediaan Pangan Pasal 12 ayat 3

Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokalnya”. Ini berarti masyarakat tidak dapat terlibat dalam menentukan jenis pangan lokal karena pemerintah yang akan menentukan jenis pangan lokalnya.

Pasal 68

Ayat 2, ”Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan”. Ayat 3, ”Petani, nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha pangan wajib menerapkan norma, standar prosedur, dan kriteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud ayat 2”. Kenyataannya norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan yang diberlakukan pemerintah hanya dapat dipenuhi oleh pabrik-pabrik besar.

Melihat hal tersebut diatas upaya yang dilakukan YEU bersama masyarakat Boyong adalah memfasilitasi kelompok untuk peningkatan kualitas hasil olahan, hygienis, serta bergizi serta memperluas jaringan pasar melalui jejaring sosial untuk pemasaran. Namun demikian upaya tersebut tidaklah cukup. Dibutuhkan usaha bersama para produsen lokal untuk menyerukan permasalahan yang mereka alami akibat adanya pembatasan seperti yang diatur di dalam UU Pangan. Deklarasi produsen lokal atas kedaulatan pangan dapat dihasilkan jika mereka bersatu untuk disuarakan lebih luas.

Dengan demikian agenda pembangunan post 2015 harus menyasar pada perlindungan produsen lokal dalam hal kedaulatan pangan serta pemberian akses seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi dalam kebijakan.

About oaseindisasters

Oase in Disaster - Yakkum Emergency Unit This blog is official blog of Yakkum Emergency Unit Member of ACT Alliance and Member of Humanitarian Forum of Indonesia. The contents of this blog covers the YEU's activities related to emergency responds activities in Indonesia. Currently, we are working in emergency respon in three different areas; to respond Wasior flash-flood affected people in Manokwari, West Papua, tsunami-Mentawai affected people in Mentawai, West Sumatera, and Merapi Volcano Eruption in Central Java and Yogyakarta. At the national level, we are coordinating within the network of Humanitarian Forum of Indonesia (HFI) and at the International level we're coordinating with Global Network for Disaster Reduction and ACT Alliance. Email: yeu@yeu.or.id Follow us in twitter @yeu2001 www.yeu.or.id www.actalliance.org www.humanitarianforumindonesia.org
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s